REPUBLIKA.CO.ID, CIPUTAT -- Kebijakan tentang menggunakan jilbab untuk polisi wanita (powan) masih menggantung hingga kini. Ketua Badan Pengurus  Lazis Muhammadiyah, Hajriyanto Y Thohari menilai polri sudah melantur kemana-mana akan kebijakan ini.

Menurutnya pemerintah tidak boleh melarang seseorang menggunakan jilbab. Jilbab bisa saja digunakan, tinggal bagaimana disesuaikan dengan seragam yang sudah ada. Menurutnya jangan bertele-tele karena menimbulkan pertanyaan ada apa sebenarnya dengan penggunaan jilbab untuk polwan.

Ia juga mengharapkan keterbukaan dari kapolri sebenarnya setuju atau tidak dengan kebijakan ini. Kalau setuju langsung saja ditetapkan karena anggarannya juga sudah ada. Berikut pemaparannya.

Videografer: Fian Firatmaja
Video Editor: Casilda Amilah