REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menyinggung perkara hukum yang menimpanya dipengaruhi kepentingan politik pihak tertentu. Hasto merasa ada kepentingan politik yang terganggu atas sikapnya dan PDIP.

Hal itu dikatakan Hasto ketika membacakan nota pembelaan atau pleidoi di hadapan majelis hakim pada Kamis (10/7/2025). Hasto terjerat dugaan suap pengurusan pergantian antara waktu (PAW) DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

Hasto menyadari pengaruh kepentingan politik itu telah coba dibantah oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan dengan agenda jawaban atas eksepsi pada 11 April 2025. Tapi Hasto mengamati realitanya berkata lain. Hasto merasa hal ini dimulai dari periode 2023 hingga selesainya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.