REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Sejak dulu, kawasan Pasar Induk Kramat Jati dikenal karena kesemrawutannya. Menumpuk jadi satu, para pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjejer hingga jalan raya, deretan angkutan kota (angkot), kendaraan pribadi, dan sepeda motor. Situasi kian "padat" dengan kehadiran moda transportasi busway.

Salah satu upaya menertibkan kawasan ini akan dimulai dengan menata ulang para PKL. Yang jadi masalah, mereka sudah ada sejak tahun 70-an. Jadi, penataan ini merupakan tantangan yang harus dihadapi pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Menurut rencana, relokasi PKL akan dilakukan setelah pembangunan Lokasi Binaan (Lokbin) di Kramat Jati selesai. "Lokbin Bata ini sedang di bangun dan kita sudah kerjasama dengan UPT, kecamatan dan kelurahan untuk mendata pedagang-pedagang yang ada di sana," papar Catur Pryono, SE selaku lurah Kramat Jati, kepada ROL, Selasa (17/9).

Daya tampung lokbin ini mencapai 100-120 kios. Lokasi relokasi tersebut diharapkan dapat menampung PKL yang berada dalam radius 200 sampai 250  meter ke kiri dan kanan dari Pasar Induk Kramat Jati.

Bagi mereka yang menempati tidak dikenakan biaya sewa termasuk pembayaran listrik dan air. Pedagang hanya dikenakan biaya retribusi saja perharinya. "Untuk Lokbin nantinya sewa itu tidak ada, listrik gratis, air gratis paling hanya dikenakan retribusi Rp. 4,000 per hari," tambah Catur.

Ketika dimintai komentar, para pedagang tidak kebaratan bila nantinya dipindahkan asal hal tersebut tak memberatkan. "Setuju aja di pindahkan asal ada solusinya," papar Harto salah satu PKL di Kramat Jati. 

Videographer: Fian Firatmaja