REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Tata Laksana Program CSR perusahan tidak seiring  sejalan dengan program pemerintah. Idealnya, baik pemerintah dan swasta harus bersinergi guna mempercepat pemerataan kesejahteraan yang tengah diusung pemerintah.

Deputi Bidang Kemiskinan Ketenagakerjaan dan UKM, BAPPENAS, Ceppi S Sumafilaga, saat berbicara dalam seminar The Real CSR : Peran CSR dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin di Indonesia, yang digagas republika di Jakarta, Rabu (12/10), menyebutkan salah satu langkah konkret dan mendasar untuk segera dilaksanakan adalah pembagian peran.

Ceppie menjelaskan pembagian peran yang dimaksud  meliputi kesepakatan bersama, mengetahui peran masing-masing dan pihak-pihak yang terlibat memiliki hak untuk turut serta  dalam sumbang saran pemikiran , tenaga dan lain sebagainya.

Dikatakan Ceppie, pemerintah memiliki program pengentasan kemiskinan yang terbagi menjadi empat kluster sasaran pembangunan. Empat kluster tersebut, antara lain kluster I (Rumah Tangga), Kluster II (Komunitas), kluster III (kredit usaha rakyat) dan IV (kebijakan pro rakyat). Dari keempat kluster itu, CSR sendiri mampu berperan dalam kluster II (komunitas), dan  III (Kredit Usaha Rakyat). Sementara pemerintah dapat fokus menangani kluster I (rumah tangga) dan kluster IV (program pro rakyat).