REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah bersikap netral atas gejolak di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Yusril mengeklaim pemerintah tidak memihak kubu mana pun dalam dualisme kepengurusan PPP.

"Pada pokoknya, pemerintah akan sangat hati-hati dalam mengesahkan susunan pengurus baru parpol. Pemerintah wajib bersikap objektif dan tidak boleh memihak kepada salah satu kubu yang bertikai dalam dinamika internal partai mana pun," kata Yusril kepada wartawan, Senin (29/9/2025).

Yusril menegaskan, Kemenko Kumham Imipas hanya akan melegalisasi kepengurusan partai yang sah. “Pada pokoknya pemerintah akan sangat hati-hati dalam mengesahkan susunan pengurus baru partai politik (parpol),” ujar Yusril.

PPP kembali mengalami kisruh internal yang memunculkan dualisme kepemimpinan. PPP lagi-lagi pecah jadi dua. Baru-baru ini Muktamar PPP menghasilkan dua ketua umum yang sama-sama menyatakan diri sebagai pemimpin Partai Ka’bah yang sah untuk periode 2025-2030. Dua pemimpin PPP tersebut adalah Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto.

Editor: Teguh Firmansyah