REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Harry Alexander, menyebutkan pelayanan haji saat ini tidak bisa dilakukan di kantor-kantor Kementerian Agama (Kemenag), pesantren atau masjid. Menurut dia, pelayanan haji juga harus bisa menjangkau tempat-tempat publik.

Dalam acara BPKH Hajj Expo 2023, ia mengatakan nantinya pos pelayanan haji akan dibuat sebanyak 10 ribu pos. Tempat yang dituju adalah toko-toko retail serta PT Pos Indonesia.

Bersama dengan Bank Muamalat dan bank syariah lainnya, pos pelayanan haji tersebut dibuat agar dana haji bisa lebih menyesuaikan di masyarakat.

Videografer: Havid Al Vizki