REPUBLIKA.CO.ID,   BALIKPAPAN -- Potensi zakat Indonesia mencapai 270 triliun rupiah. Namun, baru satu persen yang terpenuhi.  Di sisi lain, masalah data mustahik juga menjadi kendala penyaluran zakat. Dua masalah ini selanjutnya menjadi bahasan utama dalam Seminar Zakat Nasional yang berlangsung di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 21-23 Januari 2014.

Dalam kesempatan itu, Baznas juga memberikan penghargaan kepada para bupati dan wali kota. Oleh Baznas mereka dianggap mendorong suksesnya program pengembangan zakat di daerah masing-masing.

Sejak tahun 2002, perolehan zakat yang dihimpun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) alami kenaikan. Rata-rata dalam lima tahun terakhir, kenaikan mencapai 24.56 persen. Meski begitu, potensi zakat yang mencapai 270 triliun baru terpenuhi satu persen saja.

Untuk itu, Baznas melalui lima program yang dijalankan berharap akan lebih maksimal menyerapan zakat di seluruh Indonesia, dan pada akhirnya dapat menyalurkan kepada mereka yang membutuhkan secara tepat sasaran. Itu sebabnya, pembentukan data base mustahik terintergrasi menjadi satu capaian penting yang ingin diwujudkan Baznas. Apalagi,
Indonesia belum memiliki data ini.

Harus diakui tidak mudah menjaring para mustahik. Apalagi, lembaga amil zakat, seperti Dompet Dhuafa, sudah memiliki definisi masing-masing. Yang pasti, ada beberapa hal penting yang selanjutnya menjadi pijakan awal untuk menuju data terintergrasi, seperti misal ketersediaan data yang berasal dari Biro Pusat Statistik (BPS) dan BKKBN.  Terlebih, data kedua lembaga itu, sudah banyak digunakan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).(ADV)