REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Polemik penundaan jilbab polwan masih terus bergulir hingga kini. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Ronny F Sompie mengatakan penundaan tersebut terjadi karena terkait dengan anggaran polri saat ini.

"Kita dipaksa seragam karena kita memang dibagikan baju seragam, semuanya dibagikan bahkan reserse pun juga dibagikan, dan itu menyangkut dengan anggaran." kata Ronny F Sompie dalam silaturohim ke harian Republika belum lama ini.

"Anggaran polri untuk pekerjaan saja banyak yg dipotong karena kita melihat ekonomi negara ini, artinya ada hal besar yg perlu kita pertimbangkan dan lebih menjadi prioritas utama ketimbang pakaian ini, sementara ini" tambahnya.

Ketua PBNU, Slamet Effendy Yusuf mengatakan penundaan aturan berjilbab jangan sampai bermakna 'pelucutan' jilbab dikalangan polwan. Kalau kemungkinan itu benar maka ini merupakan dosa besar. Dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM) saja, ini telah mencopot hak seseorang melaksanakan kepercayaan, dalam hal ini jilbab.

"Hak semacam ini tidak boleh dibatasi," kata dia.

Itu sebabnya, kata Kiai Slamet, Polri perlu bersikap tegas dengan menyatakan mempersilahkan polwan berjilbab agar tetap memakai, dan bagi yang belum silahkan menunggu aturan yang jelas soal itu. "Jadi, jangan sampai bagi yang sudah pakai jilbab'dilucuti'," kata dia

Kiai Slamet mengatakan apa yang dahulu telah dilakukan pimpinan polri sebelumnya sudah bagus. Artinya tinggal menyesuaikan saja dengan perkembangan yang ada.  "Saya yakin, 100 persen, kalau ada 1.000 persen, saya yakin 1.000 persen maka para polwan tidak keberatan membeli jilbab. Lagian berapa sih harga jilbab," ucapnya.

Videografer   : Fian Firatmaja

Footage        : Dok. Republika

Video Editor  : Kingkin Jiwanggo